HUBUNGAN ANTARA SEKOLAH DAN STAKEHOLDER PENDIDIKAN


KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia serta hidayah-Nya sehingga kelompok kami dapat menyelesaikan Rangkuman Sosiologi Pendidikan. Rangkuman ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan.
Rangkuman yang kami buat ini berjudul “ RANGKUMAN HUBUNGAN ANTARA SEKOLAH DAN STAKEHOLDER PENDIDIKAN ”.
Rangkuman ini dapat diselesaikan dengan adanya kerjasama dan bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak.
Dalam rangkuman ini dirasakan masih banyak kekurangan, baik dalam sistematika penyusunan maupun penggunaan kata-kata. Kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai cerminan kami dalam penyusunan laporan berikutnya.
Akhirnya kepada Allah jualah kami serahkan semuanya. Semoga laporan ini bisa bermanfaat khususnya bagi kelompok kami, umumnya bagi para pembaca. Amin . .
.
Kuningan, Juni 2010

KELOMPOK

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I ISI RANGKUMAN 1

DAFTAR PUSTAKA 4


HUBUNGAN ANTARA SEKOLAH
DAN STAKEHOLDER PENDIDIKAN
Stakeholder pendidikan dapat diartikan sebagai orang yang menjadi pemegang dan sekaligus pemberisupport terhadap pendidikan atau lembaga pendidikan.
Stakeholder pendidikan dibagi dalam 3 kategori utama, yaitu
1. Sekolah, termasuk di dalamnya adalah para guru, kepala sekolah, murid dan tata usaha sekolah.
2. Pemerintah, diwakili oleh para pengawas, penilik, dinas pendidikan, walikota, sampai menteri pendidikan nasional.
3. Masyarakat, sedangkan masyarakat yang berkepentingan dengan pendidikan adalah orangtua murid, pengamat dan ahli pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan atau badan yang membutuhkan tenaga terdidik (DUDI), toko buku, kontraktor pembangunan sekolah, penerbit buku, penyedia alat pendidikan, dan lain-lain.
Definisi dari stakeholder adalah pemegang atau pemangku kepentingan. Orang per orang atau kelompok tertentu yang mempunyai kepentingan apa pun terhadap sebuah obyek disebut stakeholder. Pendidikan adalah sebuah sistem yang mendukung murid mencapai tujuan-tujuannya melalui pengajaran dan penanaman elemen afektif, kognitif dan psikomotorik secara terencana dalam jangka panjang.
Walaupun banyak ragam, stakeholder pendidikan dibagi dalam 3 kategori utama, yaitu sekolah, pemerintah dan masyarakat. Sekolah, termasuk di dalamnya adalah para guru, kepala sekolah, murid dan tata usaha sekolah. Pemerintah diwakili oleh para pengawas, penilik, dinas pendidikan, walikota, sampai menteri pendidikan nasional. Sedangkan masyarakat yang berkepentingan dengan pendidikan adalah orang tua murid, pengamat dan ahli pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan atau badan yang membutuhkan tenaga terdidik (DUDI), toko buku, kontraktor pembangunan sekolah, penerbit buku, penyedia alat pendidikan, dan lain-lain.
Tanpa melibatkan para pemegang kepentingan ini secara utuh, niscaya dunia pendidikan tidak akan berjalan dengan baik. Mengapa? Di dalam dunia pendidikan ada hal yang disebut dengan aksi dan refleksi. Seseorang akan melakukan aksi setelah mempelajari dulu apa yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya dalam merespons rangsangan yang sama atau biasa disebut coping behavior. Untuk menanamkan aspek afektif seperti akhlak mulia, seseorang perlu meniru atau mencontoh ketauladanan lingkungan di sekitarnya. Dunia sekolah tidak akan mampu mensterilkan murid dari perilaku masyarakat di sekelilingnya, untuk itu sekolah memerlukan dukungan masyarakat dalam memberikan ketauladanan dalam mengajarkan akhlak mulia. Begitu juga dengan aspek psikomotorik. Hanya melalui latihan-latihan konkret di lingkungan sekitar yang akan membuat murid belajar untuk melatih kemampuan psikomotriknya sehingga mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Tanpa dukungan masyarakat, murid akan terisolasi dalam dunia teori tanpa mampu melakukan tindakan konkret. Sementara itu, masyarakat mengharapkan sekolah lebih menonjol dalam mengembangkan aspek kognitif. Dunia pendidikan formal memang mengutamakan transfer of science and knowledge, yang diharapkan mampu mendorong murid mengembangkan paradigma modernitas dalam kehidupannya kelak.
Pemerintah, sebagai pihak yang berkewajiban menyelenggarakan pendidikan bagi warganya tidak dapat meninggalkan peran dan fungsi masyarakat dalam menuntaskan pendidikan. Pendidikan tidak melulu mengurusi sarana dan prasarana. Tidak hanya sekedar sebuah mata anggaran yang statis. Pendidikan adalah sebuah dinamika proses yang memerlukan kecerdasan untuk menjadikannya wahana yang bermanfaat bagi daerah. Selama ini masih banyak tokoh pemerintahan yang menempatkan pendidikan sebagai beban anggaran, bukan investasi masa depan. Padahal jika dikaji lebih mendalam, hanya manusia berpendidikan lah yang akan mengantarkan bangsa ini ke masa yang lebih baik di masa mendatang. Untuk itu, diperlukan kearifan untuk menggandeng lebih banyak potensi di masyarakat dalam mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas dan berhasilguna. Pendidikan yang steril tidak akan mampu menyerap keunggulan-keunggulan daerah, sehingga menempatkan pendidikan dalam sebuah menara gading. Untuk itu, diperlukan kerjasama yang kuat diantara ketiga elemen ini sehingga menghasilkan sinergi yang bermanfaat, terutama bagi para murid sebagai subyek pendidikan. Mengingat kesadaran masyarakat yang sudah tinggi terhadap pentingnya pendidikan, banyak warga masyarakat yang secara sukarela bergabung dalam lembaga-lembaga berorientasi pendidikan yang dapat menjadi think-tank pemerintah dalam melaksanakan program-program pendidikan.
Selain masyarakat sukarela, banyak juga masyarakat yang mempunyai tujuan mengambil manfaat dari dunia pendidikan. Para penerbit buku, usaha kursus, penyedia alat pendidikan, dan pengusaha-pengusaha lainnya. Kelompok ini juga perlu difasilitasi, bahkan jika perlu dibangkitkan kesadarannya, bahwa selain sebagai lahan penghidupan, dunia pendidikan juga memerlukan kesetiakawanan yang dapat memperbaiki kualitas maupun kuantitas pelayanan pendidikan. Untuk itu, pendekatan usaha terhadap dunia pendidikan adalah bersifat mendukung, tidak hanya sekedar memeras dan menjadikannya layaknya komoditas.
Berbeda dengan dunia kesehatan yang lebih menekankan pada pendekatan kuratif yang singkat, di dalam dunia pendidikan, pendekatannya bersifat promotif. Hasil yang dicapai tidak didapatkan seketika, melainkan melalui proses panjang puluhan tahun. Tidak ada proses instan dalam pendidikan. Diperlukan ketekunan dan keprihatinan untuk mendapatkan hasil terbaik melalui kerja keras bertahun-tahun. Untuk itu, seluruh stakeholder pendidikan sudah harus mempunyai visi yang sama, platform yang sama, rasa hormat yang sama, sehingga kesadaran dalam menghadapi tantangan dan peluang selama bertahun-tahun ke depan dapat dilakukan secara kompak dan saling mendukung.
Pada akhirnya, sekolah sebagai ujung tombak pendidikan. Walaupun bukan satu-satunya pilihan, sekolah formal masih memegang peranan penting sampai saat ini. Masih banyak yang percaya bahwa sekolah merupakan satu-satunya jawaban yang benar dalam menyelesaikan seluruh urusan pendidikan. Namun setelah sekian lama, urusan pendidikan malah semakin rumit. Sekolah-sekolah belum betul-betul mampu mentransformasi sumber daya manusia kita menjadi aset unggul yang bernilai tambah. Malah semakin banyak tenaga terdidik yang menganggur. Tidak terjadi link and match antara keluaran sekolah dengan kebutuhan dunia kerja. Apakah artinya? Artinya sistem pendidikan di sekolah belum mampu menyerap kearifan lokal, keunggulan daerah, dan dinamika masyarakat sekitarnya. Tidak terjadi praksis antara satuan pendidikan dengan lingkungan sekitarnya. Sekolah cenderung arogan dengan teori-teori ilmiahnya. Mereka menjadi steril dan meremehkan proses aksi refleksi dengan para stakeholdernya.
Diperlukan sebuah sistem yang membuat sekolah mampu menyerap aspirasi stakeholdernya. Dunia usaha dan industri di daerah tidak perlu merekrut tenaga kerja dari luar daerah, jika dunia pendidikan kita mempunyai daya tarik bagi mereka. Penentuan jurusan di sebuah sekolah seharusnya menggunakan studi kelayakan yang terukur, sehingga pemetaan kebutuhan tenaga kerja dapat dijawab oleh penyiapan sekolah-sekolah yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Tokoh-tokoh di sekolah seperti kepala sekolah dan guru perlu mendapatkan penyegaran mengenai revitalisasi fungsi pendidikan dalam dunia nyata kita sehari-hari. Demikian pula perguruan tinggi kita. Kampus tidak harus menjadi menara gading. Kebutuhan daerah terhadap lulusan perguruan tinggi semakin besar seiring semakin kompleksnya permasalahan di era otonomi ini. Perspektif komprehensif, visioner dan strategis yang dimiliki para sarjana secara pasti sudah menjadi kebutuhan daerah untuk mengelola aset-asetnya.
Lalu, dimana simpul yang mempertemukan kepentingan seluruh elemen para stakeholder ini? Simpulnya adalah pada hasil didik yang mampu membawa bangsa ini pada kondisi yang lebih baik di masa depan. Mereka adalah anak-anak kita sendiri. Mereka adalah satu-satunya harapan untuk menyelesaikan begitu banyak masalah ketika kita sudah uzur. Mereka adalah aset kita, dan kita sedang berinvestasi dengan mengandalkan niat baik kita terhadap anak-anak kita sendiri. Dengan demikian, siapapun yang mendholimi dunia pendidikan, artinya mereka dholim terhadap masa depan anak keturunan mereka sendiri.
Ketiga unsur stakeholder juga harus menjadi kaca benggala bagi para kompatriotnya. Masyarakat dapat menjadi umpan balik atau feedback bagi sekolah dan pemerintah. Sekolah dan perguruan tinggi dapat menjadi center of excellent, tauladan nilai dan sumber inspirasi bagi pemerintah dan masyarakat. Pemerintah, sebagai fasilitator, tinggal merealisasikannya untuk kemaslahatan bersama.
Bukan hal mudah memisahkan dunia pendidikan dari kelompok-kelompok vested interested yang terlanjur melekat. Dunia pendidikan saat ini sudah seperti kapal pesiar mewah yang dipenuhi kelompok kepentingan. Padahal di dalamnya ada subyek yang harus dilayani, yaitu para murid. Hanya saja nasib subyek pendidikan ini saat ini sudah menjadi obyek pendidikan. Godaan untuk memanipulasi dunia pendidikan begitu besarnya, mengingat anggarannya yang mencapai lebih dari 18% dari anggaran nasional, 20% dari anggaran kota, dan 20% dari anggaran propinsi. Belum lagi dari partisipasi masyarakat. Akumulasi dari seluruh anggaran tersebut membuat siapapun berminat menjadikan dunia pendidikan sebagai komoditas utama. Mengingat hal ini, komunikasi di antara stakeholder pendidikan di Pekalongan mutlak diperlukan untuk menjamin prinsip akuntabilitas dalam pemanfaatan uang negara.

http://www.ramdhan18.wordpress.com 

DAFTAR PUSTAKA

- Fikri Ghazali Ramdhan. 2011. http://www.ramdhan18.wordpress.com. Universitas Kuningan.
http://www.uns.ac.id/data/sp8.pdf
http://www.google.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s